Pemerintah Percepat Pemulihan Tiga Provinsi yang Terdampak Bencana
Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memulihkan kondisi tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor. Salah satu upaya utama adalah melalui rapat koordinasi yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Aceh pada Selasa (30/12/2025). Rapat ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan di wilayah yang terkena bencana.
Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera. Satgas ini akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa keberadaan perwakilan dari kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.
"Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini," ujar Dasco. Ia menekankan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan agar seluruh langkah pemulihan dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus.
Pastikan Dana Aman
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin kesiapan dana pemerintah untuk membayar utang pembangunan jembatan darurat serta membangun hunian bagi korban bencana di Sumatera. Total dana darurat yang telah dicairkan mencapai Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang masuk pada 18 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, Rp650 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di Sumatera.
Pembangunan Huntara dan Huntap
Purbaya menyampaikan bahwa anggaran yang diajukan tersebut siap dicairkan selama pengajuan dilakukan sebelum akhir tahun anggaran agar tidak hangus. Anggaran dapat digunakan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, selama proses pembangunan telah berjalan dan diajukan melalui BNPB.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran jangka menengah melalui APBN 2026 untuk pembangunan kembali wilayah terdampak bencana, dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp51 triliun hingga hampir Rp60 triliun. "Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana," kata Purbaya.
Penambahan Perangkat Starlink
Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah menambah 280 unit perangkat Starlink untuk mempercepat pemulihan jaringan komunikasi pascabencana Sumatera. "Untuk daerah yang belum pulih ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim, Senin (29/12/2025).
Pratikno juga menjelaskan bahwa pemerintah mengerahkan segala daya upaya untuk memulihkan keadaan di tiga provinsi terdampak, termasuk dalam pengadaan listrik. Pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus ditambahkan dan diperluas pengoperasiannya.
Tenda untuk Sekolah
Jelang tahun ajaran baru, 54 sekolah yang rusak parah akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bakal melaksanakan proses belajar di tenda. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa para siswa dari 54 sekolah akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sementara di tenda yang telah disiapkan. "Mereka harus belajar di tenda dan sudah kami siapkan 54 tenda, 14 di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara," jelas Mu'ti.
Mu'ti memastikan anak-anak di wilayah terdampak bencana mendapatkan pendidikan pada tahun ajaran baru yang rencanakan dimulai pada 5 Januari 2026. Meskipun kondisi berbeda-beda, pemerintah memberikan kelonggaran. Siswa yang belajar di tenda pengungsian tidak diharuskan mengenakan seragam ataupun sepatu. "Kurikulumnya juga kita rancang secara khusus," ucapnya.