Teror yang Menimpa Pemengaruh dan Aktivis: Kritik terhadap Komunikasi Pemerintah
Banyak pemengaruh, aktivis, hingga akademisi di Indonesia kini mengalami berbagai bentuk ancaman dan teror. Mereka yang sebelumnya memberikan kritik terhadap pemerintah terkait cara komunikasi publik dalam menangani bencana dan isu-isu lainnya, kini menjadi sasaran dari aksi-aksi yang tidak terduga.
Beberapa kasus teror ini muncul secara bersamaan, seperti yang dialami oleh DJ Donny, Shery Annavita, dan Virdian Aurellio Hartono. Mereka mengalami beragam bentuk ancaman, mulai dari pelemparan telur busuk ke rumah, vandalisme kendaraan pribadi, hingga pengiriman bangkai ayam. Ada juga yang mengalami pelemparan bom molotov dan teror telepon dengan ancaman penangkapan.
Ketiga tokoh tersebut memiliki kesamaan. Mereka sebelumnya menyampaikan kritik terhadap pemerintah, khususnya dalam hal komunikasi publik. Mereka menilai bahwa cara pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait penanganan bencana dinilai tidak peka terhadap perasaan dan empati publik.
Kritik DJ Donny terhadap Komunikasi Pemerintah
DJ Donny atau Ramond Dony Adam adalah salah satu tokoh yang mengkritik cara komunikasi pemerintah dalam menangani bencana banjir di Sumatera. Ia menilai bahwa para influencer yang turun langsung ke lokasi bencana, seperti Ferry Irwandi, mendapatkan lebih banyak perhatian karena mereka menyampaikan progres penanganan bencana secara baik.
Dalam sebuah podcast yang diunggah pada 17 Desember 2025, DJ Donny menyatakan bahwa komunikasi publik pemerintah harus segera dibenahi. Ia menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kekacauan pasca bencana, tetapi hanya sedikit orang yang mendapat spotlight.
Kritik Virdian Aurellio tentang Penanganan Bencana
Virdian Aurellio Hartono juga mengkritik cara pemerintah dalam menangani bencana. Dalam sebuah talkshow di Kompas TV pada 5 Desember 2025, ia menyampaikan bahwa Gen-Z tidak lagi percaya dengan cara-cara pemerintah dalam mengantisipasi bencana, terutama yang disebabkan oleh deforestasi dan bisnis mineral.
Ia menyoroti langkah pemerintah yang dinilai hanya ikut-ikutan influencer dengan membuka donasi kebencanaan. Padahal, warga negara sudah memenuhi kewajiban pajak untuk operasional belanja negara, termasuk penanganan bencana.
Kritik Sherly Annavita terhadap Penolakan Bantuan Asing
Sherly Annavita juga mengalami teror, seperti vandalisme mobil dan pelemparan telur busuk ke rumahnya. Dalam wawancara di Kompas TV pada 11 Desember 2025, ia mengkritik pemerintah yang dinilai menolak bantuan dari pihak asing terkait penanganan bencana.
Ia merasa aneh dengan sikap legislatif yang dinilai sengaja membenturkan sikap masyarakat sipil yang saling membantu dengan upaya pemerintah. Ia juga menyoroti standar ganda pemerintah dalam menerima bantuan asing dan menerima tenaga kerja asing.
Teror yang Menimpa Aktivis Lingkungan
Selain influencer, aktivis lingkungan seperti Iqbal Damanik juga mengalami teror. Pada 30 Desember 2025, rumahnya kedatangan paket misterius berisi bangkai ayam dengan surat yang berisi ancaman.
Iqbal dikenal sebagai aktivis lingkungan yang kritis terhadap kerusakan ekologi dan deforestasi di Indonesia. Ia sering melontarkan kritik terhadap pemerintah, khususnya terkait pemberian konsesi tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas).
Teror yang Menimpa Akademisi
Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, juga mengalami teror. Ia menerima ancaman telepon dengan ancaman penangkapan hingga dua kali dalam sehari.
Uceng, sapaan karibnya, diketahui sebagai sosok akademisi yang kritis terhadap pemerintah. Ia beberapa kali mengkritik pola kerja pemerintah, khususnya terkait pemajuan demokrasi. Salah satu karya kritiknya adalah film dokumenter bersama ahli hukum tata negara lainnya, Bivitri Susanti dan Feri Amsari dengan judul Dirty Vote.
Kesimpulan
Kasus-kasus teror yang menimpa influencer, aktivis, dan akademisi ini menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada ancaman dan bahaya. Mereka yang berani menyampaikan pendapat kritis seringkali menjadi target dari aksi-aksi yang tidak terduga.
Namun, penting untuk diingat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik, sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai aturan.