Kehidupan di Bawah Permukaan Jakarta
Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, tampak tenang pada siang hari. Gedung-gedung pemerintahan dan deretan hunian mewah membentang di sepanjang jalan yang dikenal sebagai jantung kawasan elite Ibu Kota tersebut. Namun, di sela kemewahan itu, ada kehidupan lain yang berjalan di bawah permukaan sosial Jakarta.
Trotoar sempit, pagar bata penuh grafiti, hingga tepi rel kereta menjadi “rumah” sementara bagi mereka yang kerap disebut sebagai warga kolong, orang-orang yang hidup di jalanan dengan segala keterbatasannya. Di sisi trotoar, beberapa warga duduk bersandar di dinding atau terbaring di tikar tipis. Barang bawaan mereka, tas, kantong plastik, hingga gerobak kayu, menempel di tubuh, seolah seluruh harta yang dimiliki melekat pada kehidupan terbuka yang mereka jalani.
Tak jauh dari lokasi itu, di pinggir rel, tumpukan karung dan kantong plastik hitam tersusun rapi, siap diambil dan dijual kembali. Seorang pria tampak memilah botol-botol bekas, aktivitas yang menjadi sumber nafkah sehari-hari. Dua gerobak kayu besar yang sudah usang juga berfungsi ganda sebagai alat kerja sekaligus tempat penyimpanan.
Kehadiran warga kolong di wilayah Menteng hingga Pasar Rumput bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga cerminan ketimpangan urban di Jakarta. Di tengah area strategis yang dikelilingi fasilitas publik, termasuk deretan perkantoran hingga Museum Ahmad Yani, serta hunian kelas menengah ke atas, mereka memanfaatkan celah ruang kota untuk bertahan hidup.
Pengalaman Warga Kolong
Ale (40), warga kolong asal Bogor, Jawa Barat, menuturkan pengalamannya tinggal di tepi rel dekat Jalan Latuharhary. “Saya sudah hampir dua tahun di sini. Awalnya cuma numpang lewat, nyari barang bekas. Lama-lama susah, jadi saya bertahan saja,” ujarnya. Setiap hari Ale berkeliling dari Latuharhary hingga gang-gang dekat Pasar Rumput untuk mencari botol plastik, kardus, dan barang-barang bekas lain. “Kalau sepi, cuma dapat Rp 7.000. Kalau ramai, bisa Rp 15.000 per gerobak,” katanya.
Mengenai penertiban, Ale mengaku sudah terbiasa menghadapinya. “Pernah, terutama di kolong jembatan. Kami disuruh pergi, tapi mau ke mana? Ya akhirnya keluar ke pinggir trotoar. Kalau ada razia malam, kami minggir dulu,” tuturnya. Ale menyebut dirinya hanya tidur dengan alas seadanya, menggunakan kardus atau karung. “Kalau hujan becek. Kalau kereta lewat malam, suaranya keras banget. Tapi yang penting ada tempat buat istirahat. Barang juga harus dijaga, pernah hilang karung satu waktu,” ujarnya.
Karno (50), warga asal Banyumas, Jawa Tengah, sudah hampir tiga tahun tinggal di pinggir rel setelah ada penertiban kolong jembatan dekat stasiun. “Di sini agak aman, walau tetap harus waspada kalau malam. Sehari-hari saya mulung plastik, kardus, botol dari kantor atau pedagang pasar,” kata dia sembari memilah sampah plastik. “Kadang ada yang kasih sisa makanan. Kalau ramai, bisa dapat Rp 50.000–60.000. Kalau sepi, paling Rp 10.000–20.000,” lanjutnya.
Tinggal dengan Anak dan Istri
Seorang warga bernama Sarwono (42) memilih tinggal di pertigaan dekat Kantor Komnas HAM bersama istri dan anaknya. “Dulu tidur sendiri di kolong jembatan, tapi anak ikut ke Jakarta. Saya pilih tempat agak lapang, lampu terang, dekat kantor pemerintah. Malam tetap waspada. Gerobak kami taruh di depan sebagai penghalang,” ujar Sarwono. Sementara itu, Sukinem (38), perempuan asal Brebes, Jawa Tengah, hampir setahun tinggal di tepi rel. “Anak saya dua tinggal di Brebes. Suami sudah tidak ada. Saya ke sini cari uang. Kalau ada lebih, saya kirim ke rumah. Rata-rata sehari bisa dapat Rp 30.000–40.000. Kalau hujan atau ada penertiban, ya tidak dapat apa-apa,” katanya.
Meski sering dipindahkan oleh aparat, Sukinem memilih bertahan karena tak memiliki tempat tinggal lain. “Saya engga punya uang buat nyewa kontrakan. Di kawasan sini juga mahal, buat makan saja susah,” tutur Sukinem.
Respons Aparat
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti, menegaskan bahwa penertiban terhadap warga kolong dilakukan secara humanis. “Saat ini kita hanya penjangkauan/patroli rutin. Kalau ada yang bandel baru dilakukan penertiban. Kalau kedapatan saat operasi PMKS, kita kirim ke panti sosial,” katanya. Menurut Nanto, tidak ada hambatan berarti dalam penertiban warga kolong. “Hambatan hanya harus rajin patroli. Patroli rutin tiap hari,” jelas Nanto.
Pandangan Warga Sekitar
Ningsih (46), pemilik warung di sekitar lintasan rel Jalan Guntur, mengatakan bahwa warga kolong sering kembali menempati kolong atau trotoar meski sudah dipindahkan. “Ada bantuan, tapi tidak banyak mengubah perilaku mereka. Kayaknya memang memilih hidup di jalan,” ujarnya. Riyan (31), pengemudi ojek pangkalan di sekitar lintasan rel turut berpendapat mengenai warga kolong yang beralih ke jalan. “Kasihan sih, tapi hidup di Jakarta harus siap, minimal punya duit buat tempat tinggal. Mereka sudah biasa hidup di jalan. Kalau tidak ada alternatif, ya balik lagi ke trotoar atau kolong,” kata Riyan.
Dinamika Ekonomi dan Mobilitas Warga Kolong
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai penggunaan kolong jembatan dan bahu jalan oleh warga kolong bukan tanpa alasan. “Ruang paling gratis dan mudah bagi warga yang kurang beruntung. Mereka tidak mampu menyewa rumah atau kontrak, struktur pendapatan mereka sangat terbatas, termarjinalkan,” kata Yayat saat dihubungi. Yayat menjelaskan, lokasi yang dipilih warga kolong juga dekat dengan sumber mata pencaharian. “Kalau mereka menjadi pemulung, kawasan permukiman elite seperti Menteng menyediakan banyak sampah yang bisa didaur ulang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fungsi ganda gerobak yang dibawa warga. “Gerobak berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus alat kerja. Mereka akan memilih lokasi dekat fasilitas umum, seperti WC atau taman, untuk kebutuhan sanitasi,” kata dia. Selain itu, Yayat menekankan pentingnya jaringan komunitas bagi keberlangsungan hidup warga kolong. “Kalau mereka punya komunitas, ada keberanian untuk mencari ruang yang bisa digunakan bersama. Mereka memahami wilayah secara teritorial,” katanya.
Dengan adanya komunitas, warga kolong mampu menempati lokasi yang relatif aman dari razia Satpol PP, tidak mengganggu permukiman warga, sekaligus dekat dengan mata pencaharian. Mobilitas warga kolong pun cukup terukur. “Radius aktivitas mereka sekitar 1–3 km, dan biasanya menempati lokasi yang dianggap paling aman mulai jam 8 pagi hingga malam,” jelas Yayat. Strategi itu memungkinkan mereka menjaga barang, bekerja, dan bertahan di ruang publik dengan risiko minimal.
Fenomena ini, menurut Yayat, menunjukkan eratnya keterkaitan antara perilaku warga kolong dengan struktur ekonomi serta adaptasi terhadap ruang kota. “Kelompok ini termarjinalkan, namun mereka paham memilih tempat tinggal yang efisien, dekat mata pencaharian, aman dari gangguan, dan memiliki kemudahan sanitasi,” ujarnya. Yayat menekankan, lokasi yang dipilih warga kolong tidaklah sembarangan. “Mereka memahami wilayah itu secara teritorial, mengatur hidup secara kolektif, dan menempati lokasi pada jam-jam paling aman. Ini strategi bertahan hidup kelompok termarjinalkan yang sangat pragmatis,” katanya.
Fenomena warga kolong di Menteng dan sekitar lintasan rel menjadi bukti kompleksitas urban Jakarta, di mana celah-celah ruang publik tetap dimanfaatkan oleh mereka yang tidak beruntung secara ekonomi.